首页> 外文OA文献 >Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan

【2h】

Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan

机译：刑事诉讼程序中的合法性原则：对宪法法院关于审前决定的批评

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

The problem of this research is: how high is the authority of Constitutional Court to amend the provisions of criminal procedure law (KUHAP) by stating that some articles in KUHAP are not constitutional and expanding the authority of judges in pretrial forum. Since 2015, pretrial judges have authority to investigate and decide whether the determination of a suspect is legitimate. The research method was normative juridical. The result shows that Constitutional Court judges have actually replaced the position of lawmakers (legislator) and violated the principles of nullum iudicium sine lege. In relation to that, if the need is to improve the supervision mechanism for the use of coercion in investigations, lawmakers should amend KUHAP or introduce better supervision mechanism for investigators..

机译：这项研究的问题是：宪法法院有权通过指出KUHAP中的某些条款不符合宪法并扩大审判前论坛中法官的权力来修改刑事诉讼法（KUHAP）的规定。自2015年以来，审前法官有权调查和决定对嫌疑人的认定是否合法。研究方法是规范性的法律。结果表明，宪法法院的法官实际上已经取代了立法者（立法者）的职务，并且违反了无正当原则。与此相关的是，如果需要改进在调查中使用胁迫的监督机制，则立法者应修改KUHAP或引入更好的调查员监督机制。

著录项

作者
Moeliono, Tristam P;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2015
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM PROSES EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN SENGKETA INFORMASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINJAUAN UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK [J] . Slamet Haryanto, Kadi Sukarna Jurnal Ius Constituendum . 2017,第1期

机译：公开信息委员会在具有永久性法律实力的信息纠纷执行过程中的作用-审查关于公开信息的2008年第14号法律
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HAK-HAK TERDAKWA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK [J] . rio sufriyatna Syiar Hukum . 2012,第1期

机译：关于在有关儿童法院的1997年第3号法律所涉及的儿童的刑事管辖权制度中实施儿童权利的法律保护
3. Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc [J] . Xavier Nugraha, Maulia Madina, Ulfa Septian Dika Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani . 2019,第1期

机译：由于宪法法院判决号码18 / Puu / V / 2007的法律缺点，反对DPR在建立Ad Hoc人权法庭上的提案
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅